PPATK Temukan Dugaan Transaksi Narkoba Senilai Rp120 Triliun

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan pihaknya menemukan dugaan transaksi jual beli narkoba yang jumlahnya melebihi Rp 120 triliun. "Sangat luar biasa sebetulnya concern kami terhadap narkotika. Seingat saya ada yang Rp 1,7 triliun, ada yang Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, Rp 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung hitungan kami Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka Rp 120 an triliun," ujar Dian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/9/2021). Dian mengatakan, PPATK tak lepas dari mengamati dan mengawasi adanya transaksi keuangan terhadap jual beli narkotika.

Temuan PPATK ini, kata Dian, dapat diartikan sebagai kondisi luar biasa mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia. Ia mengatakan, penanganan masalah narkoba di Filipina bisa berimbas ke Indonesia. "Karena diperkirakan penanganan yang dilakukan Filipina, contohnya, dengan kekerasan itu, dengan melakukan pembunuhan pembunuhan yang bisa dikatakan ilegal terhadap pelaku dan pengguna itu, juga berdampak terhadap kita, Pak," katanya.

"Kita ini tetangganya, jadi bisa menurut perkiraan banyak sekali yang dibelokkan kepada kita karena batas batas kewilayahan Indonesia sangat luas," ujarnya. Dian mengatakan, peredaran narkotika dari negara tetangga itu bisa saja masuk ke Indonesia lewat pintu pintu pelabuhan yang tidak resmi. Terkait temuan tersebut, ia menilai penanganan penanganan terhadap transaksi narkotika di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding, meminta kepastian kebenaran pernyataan Dian terkait temuan dugaan transaksi narkoba ini. "Itu kan bukan asumsi Pak, tetapi itu hasil analisis. Sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah, ini indikasi Rp 120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelaku pelakunya ini? Itu diidentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita?" kata Sudding kepada Dian. Dian mengakui bahwa pihaknya tentu memiliki rincian terkait identifikasi siapa saja pihak pihak yang ditemukan melakukan transaksi narkotika itu.

Ia juga mengatakan, semua temuan itu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Terkait narkoba, temuan tersebut diserahkan PPATK kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). "Itu kita sudah sampaikan, tetapi kembali lagi Pak, persoalan yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita itu mengejar penjahat ini Pak," kata Dian. Sudding pun meminta Dian menyampaikan hasil temuan PPATK yang diserahkan kepada BNN juga diserahkan kepada Komisi III.

Menurut Sudding, hal ini diperlukan agar Komisi III nantinya dapat mengkonfirmasi kepada BNN, dan Polri pada saat rapat selanjutnya. "Jadi laporan laporan itu tolong disampaikan kepada kita Pak," katanya, Desakan untuk membuka data PPATK juga datang dari anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan. Menurut Hinca, tidak masalah apabila data itu dibuka atau ditayangkan dalam pemaparan PPATK di hadapan Komisi III. "Dari Rp 120 triliun itu dari mana itu Pak? Siapa itu? Toh ini sudah masalah kita semua. Tadi pimpinan juga mengatakan, sudah dibuka saja, ini kan publik. Nah karena itu ini disampaikan di sini, itu permintaan saya," tutur Hinca.

Dian mengaku akan menyerahkan laporan temuan PPATK itu kepada Komisi III secara tertulis maupun rapat tertutup. Hal itu, katanya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilanggar oleh PPATK terkait aturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.