Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan terkait isu kebangkitan PKI atau komunisme di Indonesia. Dudung berpandangan apabila PKI benar benar bangkit seharusnya ia telah menerima laporan dari jajaran bawah. Pasukan di Kostrad, kata dia, juga memiliki pembinaan teritorial dengan radius 500 meter, 1 km, sampai 5 km.
Dengan demikian apabila terjadi perkembangan signifikan di antaranya kegiatan yang terpengaruh dengan komunisme, kata Dudung, maka pihaknya akan tahu lebih dulu. Namun demikian, ia menyoroti isu tersebut yang muncul dan digaungkan setiap September. Padahal, kata dia, TNI mewaspadai ancaman ideologi tersebut setiap saat.
Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan warga dalam program Talk Highlight Radio Elshinta Jakarta bertajuk "Menjaga NKRI" bersama Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman yang disiarkan di kanal Youtube Radio Elshinta pada Kamis (30/9/2021). "Tak hanya sekedar PKI yang kita waspadai, tapi juga ekstrem kanan juga. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita mengalihkan ke PKI yang sudah dibubarkan dan saat ini sudah, menurut saya, sudah tak ada, kemudian dihembuskan kembali dengan dalil apapun, seakan akan itu ada," kata Dudung. Menurutnya kekhawatiran tersebut kadaluarsa dan justru menghadirkan kebohongan yang disamarkan.
Seakan akan, kata dia, kebohongan tersebut terus berulang sehingga masyarakat percaya. "Padahal itu sudah tak ada. Kita yakin lah. Percaya sama TNI, bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruhnya untuk kepentingan rakyat," kata Dudung. Terkait hal itu, Dudung menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Ia mencermati di negara negara berpenduduk muslim seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Kuwait, Mesir, dan sebagainya telah terjadi konflik yang membuat negeri mereka porak poranda. Sementara di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ia mensinyalir ketika itu sudah mulai ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politik dan pribadinya menggunakan dalil dalil agama. Bahkan, kata dia, kelompok tersebut menjelek jelekkan pemerintah dengan dalil agama.
"Melihat fenomena seperti ini saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal demikian kita tak boleh tinggal diam. Karena cara yang seperti ini berbahaya. Karena jika doktrin sudah masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan jadi pertaruhan yang sangat luar biasa," kata dia. Dudung memandang seyogyanya kebijakan pemerintah harus dihargai dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Namun demikian, ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung menemukan banyak sekali kegiatan kegiatan kelompok tersebut yang dilakukan sesukanya di antaranya dengan memasang baliho bermuatan ajakan berjihad dan revolusi akhlak tanpa mematuhi aturan yang berlaku.
Kalau tidak ditindak dan ditertibkan, kata Dudung maka hal tersebut akan membahayakan. Ia juga mengatakan program program yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sangat baik dan hanya segelintir orang yang memprovokasi di media sosial. "Hanya segelintir orang saya lihat karena ketidakpusasan, yang dulunya tak ada jabatan kembali, berbicara di media sosial, memprovokasi masyarakat, jangan lah seperti itu. Dulu pernah menjabat, ya sudah. Mari sekarang serahkan ke generasi penerus, kasihan bangsa ini. Kita salah berbicara, salah berucap, yang jstru dampaknya pada masyarakat," kata Dudung.